Gubernur DKI Jakarta

Data diambil dari berbagai sumber oleh Tim Shangkala

1945 -1952 Suwirjo

Suwiryo

Suwiryo dikenal sebagai Gubernur Jakarta pertama untuk periode masa jabatan 1945 – 1951. Suwiryo lahir di Wonogiri, Jawa Tengah pada tahun 1903. Ia menjabat sebagai gubernur dalam masa pergolakan mempertahankan kemerdekaan, sehingga ia pernah ditangkap Belanda. Dalam masa kepemimpinannya Suwiryo yang berlangsung pada tahun 1945- 1947ia ditangkap Belanda. Setelah bebas dari tahanan Belanda, kemudian ia melanjutkan pemerintahan pada tahun 1950-1951.

*

1951 – 1953 Sjamsuridjal

*

1953 – 1960 Sudiro

Sudiro

Sudiro dikenal sebagai Gubernur Jakarta untuk periode 1953 – 1960. Pria kelahiran Yogyakarta, 24 April 1911 ini mengeluarkan kebijakan pemecahan wilayah Jakarta menjadi tiga kabupaten yaitu Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Ia juga yang mengemukakan kebijakan pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK) yang kemudian menjadi Rukun Warga (RW) (RW). Ia meninggal pada tahun 1992.

*

1960 – 1964 Dr. Soemarno Sosroatmodjo

Dr. Soemarno Sosroatmodjo

Dr. Soemarno Sosroatmodjo adalah salah satu mantan Gubernur DKI Jakarta yang pernah menjabat dalam dua periode yaitu periode 1960 – 1964 dan periode 1965 – 1966. Selain berasal dari militer beliau juga adalah seorang dokter. Pada masa kepemimpinannya beberapa masalah menghadang, terutama berkaitan dengan pembebasan Irian Jaya dan demonstrasi Ganyang Malaysia.

Pada masa kepemimpinannya, selain dibangun Monas, Patung Selamat Datang, Patung Pahlawan di Menteng dan dibangun juga rumah minimum. Konsep rumah minimum ini adalah rumah dengan luas 90 meter persegi, dibangun di atas tanah 100 meter persegi, terdiri dari dua lantai, lokasinya dekat dengan tempat kerja. Proyek pertama rumah minimum dibangun di Raden Saleh, Karang Anyar, Tanjung Priok dan Bandengan Selatan.

Setelah selesai masa baktinya, Soemarno menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan jabatan Gubernur Jakarta dilanjutkan oleh Henk Ngantung. Dalam masa inilah Soemarno merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jakarta atas perintah Presiden Soekarno, karena kesehatan Henk Ngantung yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan jabatannya.

Sebelum zaman kemerdekaan, beliau pernah menjadi direktur Rumah Sakit Hanggulan Sinta yang berlokasi di kampung Barimba, kecamatan Kapus Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada tahun 1939. Rumah Sakit tersebut pernah pindah ke Jl. Kapten Pierre Tendean, sebelum akhirnya pindah ke Jl. Tambun Bungai No. 16 dengan nama RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo.

*

1964 – 1965 Henk Ngantung

Henk Ngantung

Sebelum menjadi Gubernur Jakarta, Henk dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal. Bersama Chairil Anwar dan Asrul Sani, ia ikut medirikan “Gelanggang”. Henk juga pernah menjadi pengurus Lembaga Persahabatan Indonesia-Tingkok 1955-1958. Henk juga merupakan seorang pelukis dan budayawan dari organisasi Lekra yang pada saat itu berafiliasi ke PKI. Sebagai pengurus Lekra ia juga memprakarsai berdirinya Sanggar Gotong Royong.

Sebelum diangkat menjadi gubernur, ia ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai deputi gubernur di bawah Soemarno. Saat itu banyak kalangan yang protes atas pengangkatan Henk Ngantung. Soekarno ingin agar Henk menjadikan Jakarta sebagai kota budaya. Dan, Ngantung dinilainya memiliki bakat artistik. Salah satu pengalaman yang barangkali menarik adalah tatkala presiden memanggilnya ke istanahanya untuk mengatakan bahwa pohon-pohon di tepi jalan yang baru saja dilewati dikurangi. Masalah pengemis yang merusak pemandangan Jakarta tak lepas dari perhatian Ngantung. Tapi semuanya tidak berhasil.

Henk diberhentikan tiba-tiba sebagai Gubernur DKI bersamaan dengan pemberantasan G30S/PKI. Statusnya sebagai pengurus Lekra telah menyebabkan ia dianggap sebagai antek PKI.

Setelah tidak menjadi gubernur

Henk Ngantung tidak sekadar tinggal dalam kemiskinan hingga harus menjual rumah di pusat kota untuk pindah ke perkampungan. Derita Henk Ngantung terus menerpa karena nyaris buta oleh serangan penyakit mata dan dicap sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia tanpa pernah disidang, dipenjara, apalagi diadili hingga akhir hayatnya bulan Desember 1991. Henk Ngantung hingga akhir hayatnya tinggal di rumah kecil di gang sempit Cawang, Jakarta Timur.

Kesetiaan Henk melukis terus berlanjut meski dia digerogoti penyakit jantung dan clocoma yang membuat mata kanan buta dan mata kiri hanya berfungsi 30 persen. Pada akhir 1980-an, dia melukis dengan wajah nyaris melekat di kanvas dan harus dibantu kaca pembesar. Sebulan sebelum wafat, saat ia dalam keadaan sakit-sakitan, pengusaha Ciputra memberanikan diri mensponsori pameran pertama dan terakhir Henk.

Keluarga

Henk beristrikan Evie Ngantung. Pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak yaitu Maya Ngantung, Genie Ngantung, Kamang Ngantung dan Karno Ngantung (meninggal pada usia 71 tahun karena sakit jantung).

Karya

Tugu Selamat Datang yang menggambarkan sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan yang berada di bundaran Hotel Indonesia merupakan hasil sketsa Henk. Henk juga membuat sketsa lambang DKI Jakarta dan lambang Kostrad. Lukisan hasil karya Henk antara lain adalah Ibu dan Anak yang merupakan hasil karya terakhirnya.

*

1965 – 1966 Dr. Soemarno Sosroatmodjo

1966 – 1977 Ali Sadikin

Ali Sadikin

Ali Sadikin lahir di Sumedang, Jawa Barat, 7 Juli 1927 – meninggal di Singapura, 20 Mei pada umur 80 tahun. Ia seorang letnan jenderal KKO-AL (Korps Komando Angkatan Laut) yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Ali Sadikin menjadi gubernur yang sangat merakyat dan dicintai rakyatnya. Karena itu ia disapa akrab oleh penduduk kota Jakarta dengan panggilan Bang Ali sementara istrinya, Ny. Nani Sadikin, seorang dokter gigi, disapa Mpok Nani.

Gubernur Jakarta

Ali Sadikin adalah gubernur yang sangat berjasa dalam mengembangkan Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan yang modern. Di bawah kepemimpinannya Jakarta mengalami banyak perubahan karena proyek-proyek pembangunan buah pikiran Bang Ali, seperti Taman Ismail Marzuki, Kebon Binatang Ragunan, Proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, kota satelit Pluit di Jakarta Utara, pelestarian budaya Betawi di kawasan Condet, dll. Bang Ali juga mencetuskan pesta rakyat setiap tahun pada hari jadi kota Jakarta, 22 Juni. Bersamaan dengan itu berbagai aspek budaya Betawi dihidupkan kembali, seperti kerak telor, ondel-ondel, lenong dan topeng Betawi, dsb.

Ia juga sempat memberikan perhatian kepada kehidupan para artis lanjut usia di kota Jakarta yang saat itu banyak bermukim di daerah Tangki, sehingga daerah tersebut dinamai Tangkiwood.

Selain itu, Bang Ali juga menyelenggarakan Pekan Raya Jakarta yang saat itu lebih dikenal dengan nama Jakarta Fair, sebagai sarana hiburan dan promosi dagang industri barang dan jasa dari seluruh tanah air, bahkan juga dari luar negeri. Ali Sadikin berhasil memperbaiki sarana transportasi di Jakarta dengan mendatangkan banyak bus kota dan menata trayeknya, serta membangun halte (tempat menunggu) bus yang nyaman.

Di bawah pimpinan Bang Ali, Jakarta berkali-kali menjadi tuan rumah Pekan Olah Raga Nasional (PON) yang mengantarkan kontingen DKI Jakarta menjadi juara umum selama berkali-kali.

Salah satu kebijakan Bang Ali yang kontroversial adalah mengembangkan hiburan malam dengan berbagai klab malam, mengizinkan diselenggarakannya perjudian di kota Jakarta dengan memungut pajaknya untuk pembangunan kota, serta membangun kompleks Kramat Tunggak sebagai lokalisasi pelacuran. Di bawah kepemimpinannya pula diselenggarakan pemilihan Abang dan None Jakarta.

Masa jabatan Ali Sadikin berakhir pada tahun 1977, dan ia digantikan oleh Letjen. Tjokropranolo.

Kegiatan selanjutnya

Setelah berhenti dari jabatannya sebagai gubernur, Ali Sadikin tetap aktif dalam menyumbangkan pikiran-pikirannya untuk pembangunan kota Jakarta dan negara Indonesia. Hal ini membawanya kepada posisi kritis sebagai anggota Petisi 50, sebuah kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh militer dan swasta yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Soeharto.

Meninggal

Bang Ali meninggal di  Singapura, Selasa, 20 Mei 2008. Dia meninggalkan 5 orang anak laki-laki dan istri keduanya yang ia nikahi setelah Nani terlebih dahulu meninggal mendahuluinya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anak sulung mantan presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana turut hadir.

Jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir.

*

Paling Berjasa Membangun Jakarta

(sebuah wawancara tahun dengan Ali Sadikin di tahun 2003)
Letnan Jenderal TNI KKO AL (Purn) H Ali Sadikin  (Bang Ali) menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana karena dinilai berjasa luar biasa terhadap negara dan bangsa, khususnya mengembangkan Kota Jakarta sebagai Kota Metropolitan. Presiden Soekarno mengangkat putera bangsa kelahiran Sumedang, 7 Juli 1927 ini sebagai Gubernur Jakarta lantaran dianggap kopig alias keras kepala. Dia berhasil sebagai pemimpin justru karena pembawaannya yang keras itu.

Ia juga termasuk salah seorang penggagas pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Pendiri Taman Ismail Marzuki, Taman Impian Jaya Ancol, Pekan Raya Jakarta, Gelanggang Mahasiswa, Gelanggang Remaja, Pusat Perfilman Usmar Ismail serta berbagai bangunan bersejarah seperti Museum Fatahillah, Museum Tekstil, Museum Keramik, Museum Wayang serta mengembalikan fungsi gedung-gedung bersejarah, seperti Gedung Juang 1945 dan Gedung Sumpah Pemuda.

Penyematan Bintang Penghargaan dilaksanakan pada Kamis pagi, 14 Agustus 2003 di Istana Negara. Peristiwa itu mengingatkannya pada peristiwa 37 tahun lalu. Tahun 1966, ia berdiri di depan Presiden Soekarno dalam upacara pelantikan Gubernur Jakarta. Kamis kemarin, ia berdiri di depan putri Bung Karno yang bernama Megawati Soekarnoputri dalam suatu upacara yang khidmat selama 20 menit untuk menerima Bintang Mahaputra Adipradana. Istana Negara adalah tempat yang tidak pernah diinjaknya setelah ia dijuluki oleh para pemimpin Orde Baru sebagai pembangkang.

Ia datang ke Istana Negara bersama istrinya, Linda Mangaan, dan putra bungsunya, Yasser Umarsyah (14).

Setelah upacara, ia menerima ucapan selamat berupa tempel pipi dari Megawati. Tempel pipi juga diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja, mantan Menteri Negara Peranan Wanita Sulasikin Murpratomo, artis film Christine Hakim, dan kelima putranya yang hadir.

Selama upacara berlangsung, Ali Sadikin disediakan kursi untuk duduk, tetapi ia tetap berdiri. Seusai upacara, Megawati mempertanyakan kesehatannya. Ali Sadikin mengatakan, kakinya tidak bisa tahan berdiri lama. Puluhan wartawan kemudian mengelilinginya. Sekali-sekali istrinya memberikan air putih. Suara Ali Sadikin di depan para wartawan masih lantang.

“Bapak sekarang sudah 77 tahun sehingga sering lupa pada banyak hal. Tapi kalau bicara soal negara, Jakarta, dan perjuangan untuk rakyat, masih sangat cemerlang,” ujar putra sulung Ali Sadikin, Boy Bernadi Sadikin, tentang ayahnya.

Bang Ali, demikian ia akrab disapa, tidak menyangka mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana. Ia mendapat informasi bahwa ia dinilai patut menjadi tokoh simbol bagai pembinaan budaya dan pariwisata. “Saya heran karena saya bukan budayawan. Tapi, katanya, saya berhasil membangun Jakarta sebagai kota budaya dan kota pariwisata,” ujar pria kelahiran Sumedang tanggal 7 Juli 1927 itu.

Gayanya memimpin Bang Ali dinilai cocok dengan kondisi Ibu Kota yang semrawut dan memerlukan kedisiplinan. Ternyata pilihan Soekarno tidak salah. Jenderal Angkatan Laut ini mampu menyulap Jakarta dari sekadar sebagai pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan sekaligus industri.

Sikap keras orang Sumedang, Jawa Barat, ini bukan cuma ditujukan kepada aparatnya yang tidak berdisiplin. Ketika memimpin Jakarta selama 10 tahun, ia juga dikenal kuat dalam mempertahankan prinsip. “Sebagai gubernur, saya harus melindungi dan menyejahterakan rakyat. Itu prinsip saya,” katanya.

Caranya? Inilah yang mengundang kontroversi. Ia membuat gebrakan dengan melegalisasi perjudian. Untuk mengisi pundi anggaran daerah, Ali juga nekat mengizinkan bar dan panti pijat. Yang penting baginya, ada dana untuk membuat mulus jalan-jalan di seluruh Jakarta. Kritik keras yang datang dari para ulama tidak didengarnya.

Soal ijin perjudian tidak terlepas dari minimnya anggaran Pemda dalam upaya membangun Jakarta. Pada saat pertama kali menjabat, Bang Ali membuat rencana program pembangunan Jakarta. Saat itu dibutuhkan uang banyak untuk melakukan pembangun demi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan anggaran Jakarta yang tersedia hanya Rp 66 juta, sementara jumlah penduduk sekitar 3,4 juta jiwa. Padahal pemerintah kolonial Belanda dulu hanya menyiapkan kota ini untuk menampung 600 sampai 800 ribu orang. Lalu, ia mengumpulkan seluruh unsur pimpinan daerah dan menjelaskan bahwa Jakarta butuh duit sangat besar.

Bang Ali bertanya ke mereka, “Saudara-saudara ini dapat berapa, sih, penghasilan dari judi? Akan saya ganti, malah bisa lebih tinggi.” Mereka tidak bisa melawan. Sebab, uang dapat, tanggung jawab juga lepas. Nah, waktu itu ada empat tempat judi yang dijaga tentara. Lalu staf saya langsung mengatur, semua duit dari judi langsung masuk ke rekening bank. Dari judi ini setahun dapat sekitar Rp 40 miliar.

Selain judi, Ali Sadikin juga membuka tempat hirusan dan melegalisasi pelacuran. Namun ia mengatakan upaya itu sebagai bagian dari melayani masyarakat. Karena itu, ia berani membuka judi, steam bath, dan klub-klub, terutama untuk orang asing. Kalau habis bekerja, mereka biasanya tak mau pulang dulu, tapi pergi ke klub untuk minum kopi, setelah itu baru pulang. Pembukaan klub-klub itu dilakukan untuk melayani masyarakat kelompok ini.

Sedangkan pelacuran, karena dulu setiap menjelang malam di Jakarta bertebaran “becak komplet”. Maksudnya, di dalam ada pelacurnya. Si tukang becak itulah yang menjadi makelarnya. Daripada berkeliaran dan meresahkan warga Jakarta, maka dibuatlah lokalisasi di Kramat Tunggak. Dulu, tanah yang digunakan untuk tempat pelacuran itu sudah dibeli. Anehnya, kok sekarang masyarakat yang datang belakangan menuntut ganti rugi. Itu berarti arsip bukti aset-aset Pemda itu lenyap entah ke mana sekarang.

Ketika Sutiyoso berniat mengikuti langkah yang ditempuh Bang Ali, ternyata respon masyarakat berbeda. Banyak masyarakat yang menentang rencana Bang Yos. Menurut Bang Ali, situasi sekarang rakyatnya sudah lain. Sekarang kenyataannya sudah rusak akibat politik dan segala macam. Sehingga masyarakat makin tidak terkendali. DPRD dulu lain dengan sekarang. Sekarang juga ada LSM dan segala macam.

Wataknya yang keras masih tergambar pada kerutan-kerutan wajah Ali Sadikin, yang kini berusia 75 tahun. Kondisi fisiknya mulai lemah. Ia tidak bisa lagi berolahraga angkat besi, kegemarannya. Pendengarannya pun mulai menurun. Bahkan sekarang ia perlu memakai alat bantu dengar di telinga. Kata dokternya, berkurangnya fungsi pendengarannya berkaitan dengan penyakit ginjalnya.

Ali Sadikin memang baru saja dirawat di rumah sakit militer di Ghuang Zhou, Cina, selama tujuh bulan karena penyakit yang dideritanya. Ia bisa pulang setelah mendapat cangkokan ginjal, tapi berat tubuhnya berkurang 25 kilogram.

Yang tidak pernah surut adalah semangatnya. Apalagi bila berbicara tentang Jakarta. Dia tak lelah menjelaskan dengan runtut dan detail berbagai program yang dijalankannya selama dua periode menjabat Gubernur Jakarta. Saat menerima tugas sebagai gubemur pada 1966, inflasi mencapai 600 persen. Sarana pendidikan, kesehatan, pasar, dan tempat ibadah jumlahnya tidak mencukupi untuk melayani masyarakat Jakarta. Sedangkan anggaran yang ada hanya Rp 66 juta.

Pada akhir masa jabatannya tahun 1977, dia meninggalkan uang di kas daerah sebesar Rp 89,5 miliar. Juga, jalan-jalan yang mulus, penambahan ratusan sarana pendidikan dan kesehatan, terminal bus, dan pasar. Ali Sadikin juga mewariskan sejumlah bangunan penting seperti Taman Ismail Marzuki bagi para seniman, dan sebuah gelanggang mahasiswa di daerah Kuningan.

Ketika disinggung ia memiliki andil dalam pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Ali Sadikin meluruskan bahwa, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) berdiri karena gagasannya bersama dengan Ny Tien Soeharto (almarhumah). “Kalau tidak ada beliau, TMII tidak lengkap. Beliau bisa memerintahkan tiap provinsi membangun paviliun di tempat itu. Itu jasa Ibu Tien,” katanya.

Sementara kawasan Ancol berasal dari gagasan Bung Karno, orang yang sangat dihormati dan disayangi. Taman Ismail Marzuki berdiri untuk mengenang Ismail Marzuki yang merupakan seniman dan pahlawan. Kebun Binatang adalah salah satu tempat konsentrasi pariwisata.

Sayang, ketika Kota Jakarta genap berusia 475 tahun, tepatnya pada 22 Juni lalu, sebagian besar gedung itu telantar atau berubah fungsi. Sebagian areal gelanggang mahasiswa tersebut disulap menjadi pertokoan. Harapan untuk menjadikan Pusat Perfiliman Usmar Ismail sebagai Hollywood-nya Indonesia pun tak terwujud.

Perubahan Jakarta saat ini membuatnya merasa dikhianati. Berbagai fasilitas untuk rakyat yang sudah dibangunnya ternyata tidak dipelihara, ada yang rusah, bahkan sebagian ditukar-guling (ruilslag). Menurut pandangannya, para penggantinya sebagai Gubernur Jakarta tidak ada yang menambah fasilitas untuk rakyat.

Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro di Jalan H.R.Rasuna Said yang dimaksudkan para mahasiswa mempunyai tempat untuk kumpul-kumpul, sekarang malah diganti menjadi pertokoan. Lalu gelanggang remaja di Bulungan malah disewakan untuk swasta. Gedung Perfilman Usmar Ismail di Kuningan yang diproyeksikan menjadi pusat film semacam Hollywood di Amerika Serikat, sekarang tanahnya di-ruilslag. Dulu di tiap kecamatan juga ada balai rakyat yang bisa dipakai untuk hajatan, olahraga, dan segala macam, tetapi sekarang entah ke mana.

Meskipun kecewa terhadap kinerja Gubernur Jakarta sesudahnya, Bang Ali tidak mau melakukan penilaian itu sebagai kesalahan pribadi. Sebab, kepemimpinan seorang gubernur itu ditunjang oleh perangkat dan aparat pemerintahan.

Nasib Sutiyoso saat ini dianggapnya hampir sama dengan waktu pertama ia menjadi gubernur tahun 1966. Tetapi keadaan sekarang bukan cuma ekonomi yang bangkrut. Semuanya hancur, termasuk juga moralnya. Dulu menurutnya, koruptornya masih bisa dihitung dengan jari. Sekarang, sudh membengkak berkali lipat.

Melihat kondisi saat ini, Bang Ali teringat ramalan Ronggowarsito. Sekarang ini sudah zaman edan. Kita tidak punya tokoh untuk dicontoh, karena semuanya edan. Di samping itu, aparat juga kurang tegas. Hal ini kemungkinan karena gaji pegawai negeri itu paling cukup untuk 10 hari. Padahal, pada zaman ia memimpin dulu, gaji anggota DPRD ditentukan setidaknya 80 persen dari gaji DPR pusat.

Menangani Ibu Kota menurutnya perlu penanganan serius dan berkelanjutan. Namun hal ini tidak berarti seorang gubernur harus menjabat hingga dua kali masa jabatan. Yang penting, menurutnya, harus ada program jangka panjang, misalnya untuk 20 tahun. Selain itu, pengganti gubernur yang menjabat itu nantinya tidak sok-sokan dengan terus menggagas idenya sendiri, seolah-olah ide gubernur lama itu salah dan hanya ia sendiri yang punya ide yang benar. Mereka harus meneruskan program itu. Membina kota itu bukan membina keluarga yang bisa beberapa tahun saja.

Di tingkat nasional pun sebetulnya juga harus ada program jangka panjang. Sehingga siapa pun yang jadi presiden mempunyai pegangan. Masalah yang ada sekarang ini adalah tidak adanya program jangka panjang berskala nasional. Program pembangunan jangka panjang praktis hancur setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak tahun 1997. Perumusan program jangka panjang masih terus diupayakan dan masih menjadi wacana yang belum sampai pada solusi.

Dulu Bang Ali menjabat Gubernur DKI Jakarta sampai dua periode (1966-1977). Satu tahun pertama digunakan untuk menentukan dasar-dasar pembangunan. Baru pada tahun kedua bisa menjalankan visi, misi, dan program yang telah dibuat. Kebetulan pada sat itu dirinya tidak terbawa intensitas politik nasional, jadi bisa konsentrasi pada program. Tokoh-tokoh politik nasional sendiri saat itu perhatiannya sibuk menjatuhkan Soekarno dari kursi presiden.

Selama masa Orde Baru, Gubernur DKI kebanyakan berasal dari militer atau militer yang sudah pensiun. Hal ini dijelaskannya karena kekuasaan Orde Baru itu adalah kekuasaan tentara dan Golkar. Maka bukan hanya DKI saja melainkan banyak bupati dan gubemur di berbagai propinsi di Indonesia berasal dari tentara dan Golkar. Angkatan Darat pun menjadi alat kekuasaan. Tapi menurutnya itu bukanlah kesalahan institusi Angkatan Darat. Ini adalah masalah politik. Kesalahan ada pada mantan Presiden Soeharto.

Ia juga bertanya, siapa yang melakukan perebutan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru? Tapi, sekarang apa ada masyarakat yang menuntut Soeharto untuk diadili? Yang dituntut hanya korupsi yayasan. Padahal yang dituntut korupsi itu hanya sebesar Rp 1,2 triliun. Jumlah itu termasuk kecil jika dibandingkan dengan utang nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah. Belum lagi utang swasta yang banyak sekali.

Sebagai ibukota yang dikelilingi kota-kota di sekitarnya, Pemerintah DKI perlu melakukan kerja sama dalam mengatasi masalah yang saling berkaitan dengan tetangganya. Masalah yang sering muncul di DKI adalah banjir kiriman dari Bogor. Jika DKI terjadi banjir, maka gubernur tidak bisa disalahkan begitu saja. Apalagi, banjir tersebut bukan karena tingginya curah hujan di Jakarta melainkan kiriman dari wilayah yang lebih tinggi dan menyalurkan air sungai ke Jakarta.

Pada zaman Belanda terdapat sekitar 200 waduk untuk menampung air yang letaknya di Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Sekarang sebagian besar sudah diuruk untuk pembangunan realestat oleh bupati-bupati di wilayah itu. Tidak lagi ada koordinasi antar pimpinan daerah.

Hal tersebut juga berlaku bagi penanganan masalah sampah. Tangerang dan Bekasi tidak mau menampung sampah dari Jakarta. Padahal hidupnya Bekasi karena pengaruh dan perkembangan Jakarta. Adanya pabrik segala macam itu karena Jakarta telah penuh dengan pembangunan, maka terus merembet ke sana. Anggaran pendapatan di Bogor, Bekasi dan Tangerang sangat besar, melampaui kota-kota lain. Itu pun karena terimbas perekonomian di Jakarta. Kalau malam hari orang Jakarta tinggal di sana dan membayar pajak tanah dan rumah untuk ketiga daerah itu.

Solusinya, antara Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) itu harusnya dibuat sebuah lembaga tersendiri, dipimpin oleh seorang yang mungkin setingkat menteri. Tugasnya menyelamatkan lingkungan kehidupan. Dulu waktu Bang Ali memimpin Jakarta sudah dicoba dilembagakan, tapi baru tahap semacam kantor perwakilan di Jakarta.

Sebagai mantan perwira tinggi marinir, Ali Sadikin mengaku cukup prihatin dengan kemampuan dan kondisi Tentara Nasional Indonesia saat ini. Asrama tempat tinggal prajurit amat parah. Sementara sumbangan dari Presiden Megawati untuk asrama dipersoalkan. Ia menanyakan, apa sih sebenarnya maunya DPR itu. Bukan cuma kesejahteraan tentara yang turun, peralatan TNI pun sekarang kurang sekali. Kemampuan TNI sekarang sudah tertinggal dari Singapura dan Malaysia. “Apakah kita tidak malu?” tanyanya.

Penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana diperolehnya bukan karena ia sering bertemu Megawati. Justru ia terakhir kali bertemu Mega ketika masih menjadi wakil presiden. Sedangkan pertemuan dengan suami Mega, Taufiq Kiemas, terjadi ketika Taufik datang menjenguknya. Kesempatan itu digunakan untuk membicarakan nasib tahanan politik dari Angkatan Laut yang jumlahnya sekitar 300 orang. Sebagai ketua tim advokasi tahanan politik Angkatan Laut, Ali minta nama mereka direhabilitasi, karena mereka ditahan belasan tahun tanpa diadili.

Hasil pembicaraan itu dianggapnya ada kemajuan. Ada beberapa nama yang berhasil direhabilitasi, tetapi belum semuanya. Mereka itu, menurutnya, bukan PKI. “Tetapi ada pengkhianatan dan dibikin-bikin dan memang ada perintah dari atasan saat itu agar dihabiskan sejumlah orang sekian banyak. Ini yang saya perhatikan. Saya tidak ingin membawa dosa kalau saya mati. Ini kalau tidak diselesaikan, akan sampai ke anak cucu. Ini suatu kejahatan yang bukan main,” demikian pidato tidak resmi Bang Ali.

Ia juga berbicara tentang nasib nama Bung Karno yang namanya belum dipulihkan karena ada beberapa Ketetapan MPRS XXXIII Tahun 1967 yang tidak dicabut. “Seperti nasib Bung Karno sekarang, DPR lepas tangan. Katanya ini enmalig, apa itu enmalig. Padahal, dalam Ketetapan MPRS dikatakan pemerintah harus menyelesaikan secara hukum.”

Menilai kehidupan saat ini yang dianggap mulai stabil, Bang Ali justru mempertanyakannya. “Apanya yang stabil? Hidup rakyat itu bukan semata-mata politik, tapi ekonominya. Dolar turun, tetapi harga kok naik terus. Orang saling bunuh, perampokan segala macam, itu karena mereka lapar.”

Untuk itu, ia meminta pemerintah lebih memperhatikan persoalan rakyat di bawah. “Sekarang berat. Negaranya dalam keadaan susah. Para politikus bertengkar terus, tidak memikirkan rakyat. Nafsunya untuk mendapatkan kekayaan begitu hebat. Lihat pegawai negeri ABRI itu (maksudnya TNI sekarang-Red), gajinya berapa? Mungkin hanya cukup untuk makan lima hari, seperti kalian wartawan. Sementara itu, beberapa orang lainnya mendapatkan penghasilan puluhan juta,” ujarnya.

Bagaimana hubungan Bang Ali dengan keluarga Bung Kamo? Dengan bangga Bang Ali menanyakan, siapa yang membangun rumah untuk Megawati, Guruh, atau Sukmawati? Ia juga menjawab pertanyaan itu bahwa Pemda DKI lah yang membuat rumah mereka di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Juga izin pemilikan pompa bensin. Semua itu dilakukan ketika ia masih menjabat Gubernur DKI. Guruh Soekarnoputra pun mendapat bagian. Pemberian itu dimaksudkan sebagai bekal hidup anak mantan presiden. Ia pun membandingkan dengan anak mantan Presiden Soeharto yang sekarang punya ratusan perusahaan.

Meskipun pada waktu Presiden Soeharto berkuasa ia pernah dicekal, namun hal itu tak jadi halangan untuk menjalin tali silaturahmi. Misalnya, lebaran tahun 2001 ia datang ke rumahnya. Pada saat itu ada Ali Alatas (bekas Menteri Luar Negeri). Karena waktu itu Pak Harto sudah tidak bisa bicara, jadinya dua Ali yang ngobrol (Ali Sadikin dan Ali Alatas). Setelah itu mereka makan hidangan Lebaran.

Pencekalan itu ternyata tidak membuatnya sakit hati. Ia ikhlas, malah mengaku untung dicekal. Karena pencekalan itu anak, istri, dan dirinya sendiri tidak bisa ke luar negeri, malah bisa menghemat. Selama hidupnya, ia belum pernah bersama anak-anak rekreasi ke luar negeri. Di dalam negeri pun hanya sekali, itu pun ke Bali.

Pengalaman, ketokohan, dan kematangannya sebenarnya merupakan modal besar baginya untuk dapat mendirikan salah satu partai politik atau bergabung dengan partai politik yang sudah ada. Namun, ia tidak mau melakukan itu. Tawaran dari partai politik tidak hanya satu tapi beberapa kali datang dari partai berbeda. Namun ia menolak itu semua dengan alasan ingin mandiri.

Lain parpol lain pula dengan Petisi 50, forum diskusi kritis yang dibidaninya tahun 1980 yang menyebabkannya dicekal pemerintahan Orde Baru. Sebagai pendiri Petisi 50, Bang Ali berminat mengadakan diskusi lagi. Menurutnya, misi Petisi 50 adalah mengajarkan demokrasi yang sebenarnya yaitu untuk memperbaiki nasib bangsa. Bukan untuk jadi presiden.

Sejak tahun 1959 hingga 1977, Ali Sadikin memegang beberapa jabatan seperti Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, dan terakhir Gubernur Jakarta selama 11 tahun.

Setelah tahun 1977, namanya menjadi populer karena menjadi tokoh Petisi 50 yang menentang secara terbuka pemerintahan rezim Soeharto. Ia dicekal, tetapi tidak pernah dipenjara atau diajukan ke pengadilan.

Selama empat tahun terakhir ini ia tidak banyak melakukan kegiatan fisik, termasuk menghindari datang ke resepsi-resepsi atau ceramah-ceramah. “Ini perintah dokter dan saya berdisiplin terhadap menu makanan. Untuk datang ke acara seperti di istana ini, sebenarnya saya juga tidak diperbolehkan. Maka sebaiknya saya tidak diundang lagi ke sini,” ujarnya.

Kegiatan terakhir yang banyak dilakukan adalah mengkliping koran dan menggarisi kalimat-kalimat di artikel koran dengan stabilo. Sampai kini setiap pagi ia masih terus membaca paling tidak 30 koran.

Akan tetapi, kegembiraan yang dimiliki Ali Sadikin ialah kebersamaannya setiap saat dengan putra bungsunya, yaitu Yasser Umarsyah Sadikin, murid kelas dua SMP Global Bintaro. Ini hadiah dari Tuhan yang tiada taranya.

Tanda Kehormatan:
1. Bintang Mahaputera Adipradana (12 Agustus 2003)
2. Bintang Mahaputera Utama (1974);
3. Bintang Dharma (1963);
4. Bintang Gerilya (Tanpa Keppres);
5. Bintang Kartika Eka Pak~i Pratama (1970);
6. Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama (1970);
7. Bintang Jalasena Pratama (1969);
8. Bintang Bhayangkara Pratama (1969);
9. Bintang Sewindu APRI;
10. Satyalancana Kesetiaan VIII, XVI, dan XXIV;
11. Satyalancana Perang Kemerdekaan I;
12. Satyalancana Perang Kemerdekaan II;
13. Satyalancana GOM I
14. Satyalancana GOM II
15. Satyalancana GOM III
16. Satyalancana GOM V
17. Satyalancana GOM VI
18. Satyalancana Sapta Marga
19. Satyalancana Wira Dharma
20. Satyalancana Penegak
21. Satyalancana Yudha Tama
22. Satyalancana Dwidja Sistha
23. Satyalancana Kebudayaan (1971).

Tanda Kehormatan Negara Asing :
1. Bintang Kerajaan Ethiopia
2. Bintang Kerajaan Belanda
3. Magsaysay dari Philipina.
4. Tanda Kehormatan dalam rangka pendidikan dari Amerika
5. Tanda Kehormatan dalam rangka pendidikan/ peninjauan dari Belanda
6. Beberapa Tanda Kehormatan dari beberapa Negara Eropa Barat, Timur, dan Asia dalam kedudukan sebagai pejabat tinggi dan Menteri Perhubungan Laut/Menko Kompartimen.

Tanda Penghargaan :
• Piagam Anugerah Pendidikan, Pengabdian, Ilmu Pengetahuan dan Olah Raga.
• Orang pertama penerima “Anugerah Cipta Utama” dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Sabtu (24/8/02).

*

1977 – 1982 Tjokropranolo

Tjokropranolo

Tjokropranolo (lahir di Temanggung, Jawa Tengah, 21 Mei 1924 – meninggal di Jakarta, 22 Juli 1998 pada umur 74 tahun) atau lebih akrab dengan panggilan Bang Nolly adalah salah satu mantan Gubernur DKI Jakarta dan tokoh militer dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dia menjadi pengawal pribadi Panglima Besar Soedirman di masa Revolusi Nasional Indonesia melawan pendudukan Belanda. Dia turut meloloskan Soedirman dari serangan maut tentara Belanda yang berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap Soedirman. Dalam karir kemiliteran, ia tidak hanya terjun ke medan, tapi juga banyak terlibat dalam posisi penting di balik layar, antara lain Asintel Siaga dan Kepala Intelejen dalam berbagai konflik, dan sekretaris militer untuk presiden.

Pendidikan

Tjokropranolo memperoleh pendidikan formalnya di bawah sistem pendidikan kolonial Belanda, di sekolah ELS (Europeesche Lagere Scholen) di Temanggung, Jawa Tengah dan di sekolah  MULO (Meer Uitbebreide Lagere Onderwijs) di Ambarawa.

Karir militer

Pendidikan dalam PETA

Pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, Tjokropranolo bergabung dalam pasukan Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor, Jawa Barat, dimana dia mendapat pelatihan militer dasar dari pasukan Jepang. Dia ditunjuk menjadi komandan peleton (shodanco) dan kemudian mengikuti pelatihan lebih lanjut dalam perang gerilya dengan organisasi Jepang Yugekitai di kota Salatiga, Jawa Tengah dari April 1944 sampai Agustus 1945 (kalahnya Jepang dalam Perang Dunia II).

Peran sebagai pengawal pribadi Jenderal Soedirman

Setelah terbentuknya BKR (Badan Keamanan Rakyat), Tjokropranolo bergabung dengan BKR di kota Magelang, Jawa Tengah, dan menjadi komandan deputi penjaga markas TKR. Kemudian dia menjadi pengawal pribadi Jenderal Soedirman di Yogyakarta tahun 1946 dengan pangkat kapten. Dia kemudian menjadi komandan dua batalyon, yaitu komandan Corps Polisi Militer (CPM) tahun 1948 dan komandan pasukan pengawal pribadi Jenderal Soedirman dari 1948-1949. Selama perang pembelaan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda, dia ikut terjun dalam kampanye perang gerilya bersama Jenderal Soedirman dari awal sampai akhir, saat Jenderal Soedirman pulang ke Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949.

Setelah Belanda menyerahkan kepulauan nusantara sebagai Republik Indonesia Serikat dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Tjokropranolo mempersiapkan pengaturan keamanan untuk kedatangan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan Jenderal Soedirman di Jakarta.

Peran dalam masa pertahanan Indonesia

Dalam masa pertahanan kesatuan Indonesia, dengan kedudukan Kepala Staf IV (Operasi), Tjokropranolo menghentikan pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) pada tahun 1950 yang dimotori oleh Westerling, seorang kapten pasukan komando Belanda. Tjokropranolo kemudian berangkat ke Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, dimana dia menjabat sebagai Komandan CPM Detasemen VII/2 dalam meredakan pemberontakan Andi Aziz dan pemberontakan Republik Maluku Selatan di Manado, Sulawesi Utara.

Tjokropranolo kemudian mengikuti pendidikan dalam Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (1954-1955) dan Sekolah Staf Pertahanan India di New Delhi tahun 1955. Dia bertugas di Jawa dan Kalimanta dalam posisi komandan dan kemudian menjadi kepala departemen Intelejen dalam staf perwakilan Indonesia di Kota Baru, Papua Barat selama periode 1961-1963 (kampanye Trikora).

Tahun 1963 Tjokropranolo menjabat menjadi Kepala Kesatuan dalam Kontingen Garuda XI dari pasukan perdamaian PBB yang terjun ke Kongo, Afrika dengan pangkat kolonel. Kemudian ia menjadi Asintel (Asisten Intelejen) yang terlibat di dalam perundingan antara Indonesia, Singapura dan Malaysia dalam akhir dari peristiwa Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966).

Tjokropranolo banyak terlibat dalam operasi keamanan dalam negeri setelah terjadinya pemberontakan G30S (Gerakan 30 September) tahun 1965, dimana dia menjabat sebagai Kepala Staf Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat dan sebagai Direktur di Departemen Pertahanan Republik Indonesia dengan pangkat brigadir. Tjokropranolo akhirnya mengakhiri karir militernya saat dia pensiun dengan pangkat Letnen Jenderal pada tahun 1977. Kemudian dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982.

Gubernur DKI Jakarta (1977 – 1982)

Sebelum menjabat gubernur Jakarta, selama satu tahun Tjokropranolo menjadi asisten Gubernur Ali Sadikin. Pada Juli 1977, ia dilantik sebagai Gubernur Jakarta. Selama dia menjabat gubernur, ia sering mengunjungi berbagai pabrik untuk mengecek kesejahteraan buruh dan mendapatkan gagasan langsung tentang upah mereka. Usaha kecil juga menjadi perhatiannya. Dia mengalokasikan sekitar ratusan tempat untuk puluhan ribu pedagang kecil agar dapat berdagang secara legal. Walau begitu, kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan transportasi kota menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Perda yang mengatur pedagang jalanan tidak efektif, sehingga mereka masih berdagang di wilayah terlarang, menempati badan jalan, dan memacetkan lalu lintas.

Kehidupan pribadi

Kehidupan Tjokropranolo tergolong cukup mapan, karena dia adalah anak bupati Temanggung pada masanya. Tjokropranolo menikah dengan Soendari Tjokropranolo dan mempunyai tiga orang anak lelaki dan satu anak perempuan. Setelah menanggalkan jabatan gubernur DKI Jakarta tahun 1982, dia sempat aktif dalam bidang sosial, wiraswasta dan juga menjadi anggota board direktur beberapa universitas di Indonesia. Tahun 1992 dia menulis sebuah buku biografi tentang Jenderal Soedirman berjudul Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia, yang berisi sejarah perjuangan Indonesia dan pengalaman pribadinya selama menjadi pengawal pribadi jenderal besar tersebut.

Dia sempat diangkat menjadi Ketua Yayasan Rumah Sakit Bakti Yudha, Depok. Dia meninggal pada usia 74 tahun di Rumah Sakit Tentara di Jakarta tanggal 22 Juli 1998.

*

1982 – 1987 Soeprapto

Soeprapto

R. Soeprapto Gubernur DKI Jakarta 1982-2987, menggantikan Tjokropranolo dan digantikan Wiyogo Atmodarminto. Kemudian, Soeprapto menjadi Wakil Ketua MPR 1987-1992. Mantan Panglima Kodam XVI Udayana, ini lahir di Solo, Jawa Tengah, 26 September 1924 dan meninggal di Jakarta, Jumat 25 September 2009.

R Soeprapto (85) meninggal sekitar pukul 01.00 di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta, karena sakit paru-paru. Jenazah dimakamkan di Pemakaman Giritama, Tonjong, Parung, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 26 September 2009 setelah disemayamkan di rumah duka di Jalan Imam Bonjol Nomor 26, Jakarta Pusat.

Karir milternya terbilang menonjol. Bertugas sebagai Danki (1945-1947), Kasi-I Resimen (1947-1950), Wadanyon 428, 441 (1951-1955), Waas III Pers Staf Ter IV (1957-1960) dan Komandan Resimen Taruna Akmil 1960-1964. Kemudian, dia menjabat Asisten 2/OPS Kodam VII Diponegoro (1964-1967), Kepala Staf Kodam XVII/Cendrawasih 1968-1969 dan Panglima Kodam XVI/Udayana 1970-1972. Lalu menjabat Asisten V Renlitbang Kasad (1972-1973) dan Asisten Perencanaan Umum Hankam 1973-1976.

Setelah itu, dia dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal Depdagri (1976-1982) dan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Setelah itu, terpilih menajbat Gubernur Kepala DKI Jakarta 1982-1987. Dinilai sukses sebagai gubernur, Seprapto diangkat menjadi Wakil Ketua MPR RI, 1987-1992.

Semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta, Soeprapto selain menangani masalah stabilitas, keamanan dan ketertiban, juga membuat Master Plan DKI Jakarta untuk periode 1985 – 2005, yang kemudian dikenal dengan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Bahagian Wilayah Kota.

Semasa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dia antara lain terlibat dalam berbagai pertempuran di Semarang, Jawa Tengah, baik ketika zaman Jepang maupun ketika Belanda ingin berkuasa kembali.

Saat menjabat Komandan Kompi di bawah Pimpinan Jenderal Gatot Subroto, ia mengahdapi serangan Belanda, lalu dengan taktik jitu menyingkir ke Gunung Lawu sampai akhirnta tiba di Surabaya. Di Surabaya, ia terlibat perang dahsyat yang diagambarkan sebagai pertempuran dimana semua pejuang diuji kesabaran dan sikap patriotismenya tanpa memikirkan apa-apa kecuali kemerdekaan.

Setelah masa perjuangan berakhir, Soeprapto terus mengabdi di kemiliteran. Berbagai tugas dan jabatan dia lakoni dengan baik, sampai menjabat Panglima Kodam XVI/Udayana 1970-1972, Asisten V Renlitbang Kasad (1972-1973) dan Asisten Perencanaan Umum Hankam 1973-1976.
Kemudian, dia pun tak menolak ketiga ditugaskan mengisi jabatan sipil. Dimulai sebagai Sekretaris Jenderal Depdagri (1976-1982). Kemudian terpilih menjadi Gubernur Kepala DKI Jakarta 1982-1987. Dia pun mengakhiri karir dalam dunia politik sebagai anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah dan Wakil Ketua MPR RI, 1987-1992.

Setelah itu, terus aktif di Dewan Harian Nasional 45, sampai kemudian terpilih menjabat Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45.

*

1987 – 1992 Wiyogo Atmodarminto

Wiyogo Atmodarminto

Letjen TNI Purnawirawan Wiyogo Atmodarminto, yang akrab dipanggil Pak Wi menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 1987 – 1992. Sebelumnya pria kelahiran 22 November 1922, itu bertugas sebagai Duta besar RI untuk Jepang. Mantan Panglima Kowilhan II (1981-1983) dan Panglima Kostrad (Januari 1978 – Maret 1980) menerapkan program BMW (bersih, Manusiawi dan ber-Wibawa) saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Wiyogo yang merupakan salah satu pelaku sejarah pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta, itu pada masa kepemimpinnya di ibukota sering turun ke bawah mengunjungi beberapa tempat. Dia pemimpin yang dekat dengan masyarakat, kebapakan, terbuka dan berdisiplin.

Dia menggantikan R. Soepraptoyang menjabat Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Kemudian digantikan Soerjadi Soedirdja yang menjabat pada periode 1992-1997.

*

1992 – 1997 Suryadi Sudirja

Soerjadi Soedirdja

Letnan Jenderal (Purn.) Soerjadi Soedirdja (lahir di Jakarta, 11 Oktober 1938; umur 71 tahun) adalah salah satu tokoh militer dan politik Indonesia. Soerjadi Soedirdja juga menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 1992-1997.

Di masa kepemimpinannya, ia membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan juga memperbanyak daerah resapan air. Adapun proyek kereta api bawah tanah (subway) dan jalan susun tiga (triple decker) yang sempat didengung-dengungkan di masanya belum terwujud. Yang jelas, ia menyaksikan selesainya pembersihan jalan-jalan Jakarta dari becak, suatu usaha yang telah dimulai sejak gubernur sebelumnya (Bang Wi). Selain itu Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi pada masa Jakarta di bawah kepemimpinannya.

*

1997 – 2007 Sutiyoso

Sutiyoso

Letjen TNI (Purn.)Dr. (HC) H. Sutiyoso (lahir di Semarang, 6 Desember 1944; umur 64 tahun) adalah seorang politikus dan mantan tokoh militer Indonesia berbintang tiga. Ia adalah Gubernur Jakarta selama dua periode, mulai 6 Oktober 1997 hingga 7 Oktober 2007 saat ia digantikan Fauzi Bowo,  wakilnya, yang memenangi Pilkada DKI 2007. Sebagai gubernur, Sutoyoso adalah tokoh yang cukup menarik. Sepanjang dua periode menjadi gubernur, ia sering mengundang kontroversi ketika menggulirkan kebijakan. Kritikan terhadap proyek angkutan umum busway, proyek pemagaran taman di kawasan Monas Jakarta Pusat, dan sejumlah proyek lainnya.

Pendidikan dan latar belakang

Lahir di Semarang, Sutiyoso merupakan anak ke enam dari delapan bersaudara. Ia adalah putra pasangan Tjitrodihardjo dan Sumini. Setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Semarang pada 1963 dan sempat setahun kuliah di Jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustur, ia masuk Akademi Milites Nasional (AMN) di Magelang. Lulus pada 1968, ia berpindah-pindah tugas di kesatuan militer.

Sutiyoso menikah dengan Setyorini pada tahun 1974 dan dikaruniai dengan dua orang putri:

  • Yessy Riana Dilliyanti, menikah dengan Yogie Sandi Nugraha
  • Renny Yosnita Ariyanti

Karier

Periode 1988-1992, ia menjabat Asisten Personil, Asisten Operasi, dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Sosoknya mulai mencuat saat terpilih sebagai komandan resimen terbaik se-Indonesia ketika menjabat Kepala Staf Kodam Jaya pada 1994. Prestasi yang digenggamnya itu kemudian ikut menghantarkannya pada jabatan Panglima Kodam Jaya. Semasa menjadi panglima itu, namanya kian dikenal terutama lewat acara Coffee Morning. Lewat acara yang digelar sebulan sekali itu, Sutiyoso berdiskusi dengan sesepuh dan tokoh masyarakat dalam kaitan dengan kemanan ibukota.

Posisinya sebagai panglima, kemudian merentangkan jalan menjadi gubernur. Gaya kepemimpinannya disebut-sebut banyak meniru mantan Gubernur Ali Sadikin.

Periode pertama (1997-2002) sebagai Gubernur DKI Jakarta berlanjut pada periode kedua (2002-2007). Jabatan lain yang dipegang oleh Sutiyoso ialah Ketua Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2004-2008. Ia juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia ) untuk masa bakti 2006 – 2011.

Sebagai gubernur

Pada 15 Januari 2004, ia meluncurkan sistem angkutan massal dengan nama bus TransJakarta atau lebih populer disebut Busway sebagai bagian dari sebuah sistem transportasi baru kota. Setelah sukses dengan Koridor I, pengangkutan massal dikembangkan ke koridor-koridor berikutnya. Ia juga mencetuskan mengembangkan sisten transportasi kota modern juga segera melibatkan subway dan monorel.

Keberadaan Busway yang semula ditentang beberapa pihak terutamanya pengguna kendaraan pribadi karena mengurangi satu jalur jalan. Selain itu, pembangunan halte-halte Busway juga mengakibatkan sebagian pepohonan yang berada di pembatas jalan ditebang. Di lain pihak, Busway disambut baik penggunanya karena dianggap lebih nyaman dari angkutan umum sejenis lainnya. Bukan hanya sebagai sarana transportasi perkotaan modern untuk angkutan massal, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bus pariwisata kota. Busway yang melewati Koridor II menempuh berbagai fasilitas pemerintah pusat terutama sisi barat Kompleks Sekretariat Negara, Jalan MH Thamrin, Monumen Nasional, Kantor Pemerintah DKI Jakarta, bekas Kantor Wakil Presiden Indonesia, Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan Stasiun Gambir.

Peluncuran Koridor II yang dilakukan pada 15 Januari 2006 bersamaan dengan Koridor III dengan rute Kawasan Harmoni hingga Terminal Kalideres (Jakarta Barat). Koridor II sendiri menempuh rute Terminal Pulo Gadung hingga Kawasan Harmoni (Jakarta Pusat).

Mulai 4 Februari 2006, ia melarang siapapun yang berada di wilayah DKI merokok di sembarang tempat. Larangan merokok dilakukan di tempat-tempat umum, seperti halte, terminal, mall, perkantoran dan lain sebagainya. Meskipun program ini telah diefektifkan sejak 6 April 2006 ternyata masih saja banyak orang yang tidak mengindahkan larang merokok di sembarang tempat itu. Pengawasan yang kurang cermat dan tindakan yang tidak tegas dari aparat serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok menyebabkan peraturan pemerintah menjadi terhambat untuk direalisasikan.

Pada 22 Desember 2006, ia mencoba jalur Busway Koridor IV-VII yang pengoperasiannya dilaksanakan pada 27 Januari 2007.

Setelah merealisasikan pelebaran Jl. MH Thamrin, ia menerapkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 terutama Pasal 51 ayat 1 tentang peraturan kendaraan bermotor melaju di sebelah kiri. Penertiban pengendara motor harus di jalur kiri diberlakukan sejak 8 Januari 2007 di ruas Jl. Gatot Subroto hingga kawasan Cawang, Jl. DI Panjaitan, Jl. MT Haryono, Jl. S. Parman, Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Jl. Letjen Suprapto. Selain di kawasan itu, pemberlakukan sepeda motor melaju di sebelah kiri juga ditetapkan di Jl. Margonda (Depok), Jl. Sudirman (Tangerang), dan Jl. Ahmad Yani (Bekasi).

Saksi tilang bagi pengendara sepeda motor yang melaju di lajur tengah dan kanan mulai diterapkan semenjak itu juga. Dasar wajib lajur kiri bagi pengendara sepeda motor adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan. Dalam Bab VIII Pasal 51 ayat 1 dijelaskan tata cara berlalu lintas di jalan adalah mengambil lajur sebelah kiri. Selain, karena masa ujicoba selama 13 hari sejak Desember 2006 yang dapat menurunkan jumlah kasus kecelakaan hingga 30,7 persen.

Pada 9 Januari 2007 ditemukan sebanyak 952 pengendara sepeda motor ditilang dan harus membayar denda Rp 20.000,- hingga Rp 40.000,- berdasarkan keputusan sidang di tempat kejadian, karena terbukti melanggar batas lajur kiri. Jumlah total sejak 8 Januari 2007 tidak kurang 2923 orang.

Selain pelarangan pengendara sepeda motor melintas di kawasan Sudirman dan Jalan Thamrin, jumlah sepeda motor juga direncanakan dibatasi di Jakarta.

Pada 27 Januari 2007, ia meluncurkan armada Transjakarta untuk Koridor IV, V, VI, dan VII. Acara peluncuran yang dipusatkan di Komplek Taman Impian Jaya Ancol dihadiri pejabat-pejabat negara dari pusat maupun daerah. Iringan-iringan rombongan yang terdiri beberapa walikota se-Jakarta, beberapa artis, dan beberapa gubernur di Indonesia. Sebuah armada Koridor V sempat terhalang separator di perempatan Jalan Matraman Raya untuk beberapa saat ketika pengemudi yang baru tidak tepat mengarahkan kemudinya menyururi jalan yang sedianya khusus diperuntukkan busway. Masyarakat tampak antusias menyambut kehadiran armada baru ini.

Pada 17 Januari 2007, ia mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2007 tentang peniadaan semua ternak unggas di permukiman. Ia memberi batas waktu bagi warga Jakarta untuk menyingkirkan unggas dari lingkungan tempat tinggal pada 31 Januari 2007. Pada 1 Februari 2007, ia berkeliling ke sejumlah wilayah untuk memastikan tidak ada lagi unggas yang dipelihara secara liar. Ia meminta kepada warga masyarakat dapat memberikan informasi kepada petugas jika tetangganya masih ada yang memelihara unggas yang dilarang menurut Peraturan Gubernur No 15/2007, yaitu ayam, itik, entok, bebek, angsa, burung dara, dan burung puyuh. Sampai pada 31 Januari 2007 sudah lebih dari 100.000 unggas di permukiman dimusnahkan oleh warga dan petugas. Sedang, pemberian sertifikat telah diserahkan kepada lebih dari 80 persen pemilik unggas hias dan berkicau. Proses sertifikasi unggas berlanjut hingga akhir Februari 2007.

Hingga masa jabatannya berakhir, janji beliau untuk mengurangi kemacetan dan banjir di Jakarta tidak dapat dipenuhi. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi gubernur Jakarta selanjutnya.

Pusat layanan masyarakat

Pada 2 Maret 2007, ia membuka pusat layanan pesan singkat (SMS) untuk menampung berbagai keluhan warga Jakarta. SMS Center dikelola Biro Humas dan Protokol Pemprov DKI dijadikan bahan bagi gubernur dalam memperbaiki layanan publik dan kinerja aparat pemerintah di bawahnya. Pusat layanan bersifat satu arah, sehingga pesan singkat yang dikirimkan seorang warga tidak akan dibalas. Nomor pusat layanan itu adalah 0811-983899.

Insiden Sydney

Pada 29 Mei 2007, ia didatangi polisi New South Wales di kamar hotelnya dan diminta untuk menghadiri sidang terkait dengan kasus terbunuhnya lima wartawan asing di Balibo, Timor Timur pada tahun 1975. Dua polisi federal, yaitu Sersan Steve Thomas dan detektif senior Constable Scrzvens menerobos masuk ke kamar hotel tempatnya menginap di Hotel Shangri-La, Sydney.

Atas insiden itu, Sutiyoso menuntut Pemerintah Australia memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas pelecehan yang dilakukan polisi federal Australia. Sikap polisi yang menerobos masuk ke dalam kamar hotel tempatnya menginap dan memaksanya menandatangani surat panggilan dinilai tidak senonoh. Apalagi, ia berada di Australia sebagai pejabat negara resmi atas undangan resmi.

Pada 31 Mei 2007, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, menyampaikan surat permintaan maaf dari Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales (NSW), Morris Iemma.

Penghargaan

Pada 15 Desember 2006, ia menerima penghargaan 2006 Asian Air Quality Management Champion Award dari Clear Air Initiative for Asian Cities (CAI) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas prestasinya untuk Gagasan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) terbesar di Asia melalui Busway Penerbitan Perda No.2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Gelar pahlawan pengelolaan kualitas udara di Asia diberikan dengan pertimbangan berhasil dalam mengembangkan akuntan umum TransJakarta (busway) yang mengurangi emisi gas kendaraan bermotor di Jakarta. Pembentukan fasilitas umum busway meniru sistem Bus Rapid Transportation (BRT) di Bogota (Kolombia) dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Perda No 2/2005).

Penghargaan serupa diberikan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Polusi Departemen Lingkungan Hidup Thailand Wangsongwatana, pengamat senior Lingkungan Hidup Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia Sara Stenhammar, dan seorang hakim di Lahore (Pakistan) Hamid Ali Shah.

*

Pemimpin Bermental Platinum

Gubernur DKI Jakarta (1997-2007) yang berlatar militer dengan pangkat Letnan Jenderal (purn), ini akrab disapa Bang Yos. Dia salah seorang putera bangsa yang berintegritas sebagai pemimpin bangsa. Seorang pemimpin berkepribadian dan berprinsip kuat. Mantan Pangdam Jaya ini sangat layak digelari sebagai sosok pemimpin bermental platinum.

Sejak masa kecil, pria kelahiran Semarang, 6 Desember 1944, ini memang sudah ditempa dalam proses pengasuhan berdisiplin keras. Sampai-sampai anak keenam dari delapan bersaudara, ini sempat memberontak dan salah memahami didikan keras Sang Ayah Tjitrodihardjo dan kakak-kakaknya yang kemudian dilampiaskannya di luar rumah menjadi anak nakal dan sering berkelahi.

Sampai suatu saat, dibimbing dan diinspirasi kasih sayang ibunya, Sumini, dia pun merenung dan memahami tujuan baik dari ayah dan kakaknya. Kesadaran dan pemahaman itu membuatnya mampu mengubah perilaku dan paradigma arah jalan hidup, ibarat dari tanah liat menjadi emas murni atau butiran pasir menjadi mutiara berharga.

Lukisan perjalanan hidup suami dari Setyorini dan ayah dua puteri (Yessy Riana Dilliyanti dan Renny Yosnita Ariyanti), ini sungguh sebuah fenomena proses pengasuhan anak manusia yang penuh misteri dan paradoksal. Dilukis dan disepuh dalam bingkai disiplin keras dan kasih sayang. Dia ibarat anak kerang yang kemasukan pasir dalam tubuhnya yang lembek, kemudian membalutnya dengan lendir tubuhnya sehingga menjadi mutiara.

Dari sudut pandang paedagogie, mendidik dengan cara kekerasan tentulah bukan cara yang terbaik, bahkan merupakan cara yang sangat tidak baik. Adalah jauh lebih baik mendidik dengan pendekatan kasih sayang. Namun pengasuhan dan pembelajaran dengan kasih sayang tanpa penegakan disiplin secara tegas juga bukanlah cara mendidik yang baik. Demikianlah misteri paradoksal kehidupan itu sendiri berlangsung. Misteri yang terlukis sangat kontras dan sempurna dalam perjalanan hidup Bang Yos.

Jadilah, Bang Yos menjadi seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan yang ‘pahit’ dan tak populis bahkan ditentang sebagian khalayak, tapi diyakininya benar dan strategis sebagai ‘obat’ terbaik untuk mengatasi suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Beberapa kebijakannya semula terasa ‘pahit’ sehingga mengundang banyak protes, tapi kemudian terbukti menjadi solusi (obat) mengatasi suatu masalah.

Visi dan kebijakan Doktor (Honoris Causa) Bidang Ilmu Politik, dari Universitas Busan, Korea Selatan (2001), ini sepertinya terasa sulit dipahami dan diterima pada awalnya jika tidak memahami tujuan baik masa depan yang diusungnya.

Seperti, kebijakannya tentang masalah transportasi, di antaranya penggunaan badan jalan untuk busway yang semula dianggap justru menimbulkan kemacetan baru. menebangi pepohonan untuk monorel serta rencana pemberlakuan usia kendaraan. (Selengkapnya baca: Revolusi Transportasi Jakarta).

Begitu pula penertiban (yang populer disebut penggusuran) rumah penduduk di bantaran kali dan di beberapa tempat (Selengkapnya baca Wawancara Bang Yos Menjawab); perubahan badan hukum beberapa rumah sakit menjadi perseroan (Selengkapnya baca: Peduli Kesehatan dan Warga Miskin); serta peraturan tentang bebas rokok dan polusi udara (Selengkapnya baca: Progran Langit Biru); pemberian izin hypermarket dan pembongkaran pasar dan lain-lain.

Dalam mengambil keputusan dan menjalankan program yang diyakininya benar, adil (sesuai aturan hukum) dan bermanfaat untuk kepentingan umum, Bang Yos siap, berani dan sabar menghadapi berbagai tantangan bahkan caci-maki. Baginya, kepentingan warga dan bangsa yang lebih besar harus diutamakan daripada kepentingan sesaat yang hanya menguntungkan sedikit kelompok secara semu.

Keberanian seperti itu, hanya mungkin dimiliki seorang pemimpin yang cerdas, berkepribadian, berprinsip dan bermental kuat serta siap bekerja keras. Apalagi, Bang Yos memimpin Jakarta dalam dua era kebebasan yang berbeda. Di bawah kendali lima presiden dengan gaya kepemimpinan berbeda, tentu memerlukan kecerdasan, integritas, kapasitas dan kekuatan mental tersendiri.

Pertama kali diangkat (1997) pada era era kebebasan yang sangat dibatasi secara ketat terkendali di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kemudian diawali kerusuhan Mei 1998, bergulir cepat memasuki era reformasi dengan kebebasan yang kadang kala melampaui koridor kebebasan itu sendiri, di bawah kepemimpinan empat presiden berikutnya (BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono) dengan gaya kepemimpinan berbeda pula.

Pada era reformasi dengan kebebasan yang bahkan sempat terbilang paling terbebas di dunia itu, Bang Yos, di tengah krisis ekonomi dan arus (reformasi) kebebasan yang sedemikian rupa, berani menjalankan kebijakan yang tidak populis. Dia bukanlah tipe pemimpin yang safety player. Walaupun itu dengan risiko sangat sering didemo oleh mahasiswa dan warga sendiri. Dikiritik tajam oleh para pengamat. Bahkan dia dianggap keras kepala dan keras hati.

Sungguh, dari sudut pandang positif, dia memang seorang yang keras kepala dan keras hati untuk suatu tujuan yang diyakininya baik (secara rasional dan nurani) bagi masa depan warga Jakarta dan bangsanya. Dia bersikukuh menjalankan berbagai kebijakan dan tindakan sebab telah lebih dahulu mempersiapkan dan mempertimbangkannya secara cermat. Untuk itu, dia pun harus siap bekerja keras, membangunkan para stafnya setiap saat bila diperlukan dalam 24 jam setiap harinya.

Bahkan sebagai seorang pemimpin yang digembleng dalam pendidikan dan karir militer, tampaknya alumni Akademi Militer Nasional Magelang (1968), Seskoad (1984), Seskogab (1990) dan Lemhanas (1994), ini pun siap menghadapi kemungkinan risiko terburuk dari setiap kebijakan dan tindakannya. Namun, keyakinan dan keberaniannya justru berbuah manis, hal mana dia terpilih kembali secara demokratis untuk periode kedua (2002-2007) memimpin kota metropolitan Jakarta.

Pada periode pertama (1997-2002) dia dihadapkan pada situasi sulit untuk mengatasi krisis ekonomi, kerusuhan massal, ketidaktertiban dan ketidakamanan yang memuncak, serta kebebasan bersuara yang kadang kala kebablasan. Dia pun berhasil memulihkan dan merehabilitasi kehidupan Jakarta, walau diwarnai berbagai rintangan, protes dan demonstrasi. (Baca: Gubernur di Masa Sulit).

Saat baru ditunjuk menjadi Gubernur DKI Jakarta (1997) tidaklah mudah bagi Sutiyoso untuk harus pensiun sebelum waktunya. Sebab dia sesungguhnya masih lebih berkeinginnan melanjutkan karir militernya. Namun sebagai prajurit pejuang, dia berprinsip harus menjalankan tugas sebagai Gubernur dengan sepenuh hati dan kemampuannya.

Perilaku kepemimpinan yang dahulu struktur komando, disesuaikannya. Sebagai perwira militer, dia mengerti betul ada hal-hal yang baik dan positif dari tradisi kemiliteran yang bisa diadopsi dan diterapkan di lingkungan sipil. Sebagai pelayan masyarakat, Bang Yos berprinsip pegawainya harus siap melayani warga 24 jam sehari.

Memasuki periode kedua, peraih Satyalencana Wira Karya dan Manggala Karya Kencana serta The Award of Honor of The President of Ukraina, ini bergerak mengakselerasi pembangunan Jakarta, terutama mengatasi berbagai masalah krusial yang sudah bertahun-tahun sulit diatasi, seperti transportasi umum dan kemacetan lalulintas, kependudukan dan pemukiman liar, banjir, sampah dan polusi yang makin naik di atas ambang batas. Beberapa kebijakannya untuk mengatasi hal-hal di atas, sangat spektakuler dan kontroversial bahkan pantas disebut sebagai revolusioner atau reformasi total.

Satu di antaranya, Pola Transportasi Makro (PTM) Jakarta atau Jakarta Macro Transportation Scheme (JMaTS), yang diawali dengan pengoperasian busway TransJakarta (Tije) sebagai titik start atau embrio reformasi total (revolusi) angkutan umum ibukota Jakarta yang lebih nyaman, layak dan manusiawi.

Program PTM Jakarta itu mengintegrasikan empat sistem transportasi umum, yakni bus priority (antara lain busway), Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT) dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Dengan PTM yang memanfaatkan tiga basis transportasi yaitu jalan, rel dan air, ditambah kebijakan traffic restraints (pembatasan lalu lintas), diharapkan kemacetan Jakarta sudah mulai teratasi pada 2007 atau paling lambat 2010.

Program dan kebijakan ini mendapat protes dan tantangan cukup keras. Namun, tampaknya, Bang Yos sangat sadar bahwa seorang nabi pun tak luput dari protes dan caci-maki orang-orang di sekitarnya. Apalagi dia dan para stafnya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kesalahan. Kesadaran demikian ini tampaknya membuat dia makin kuat, sekuat platina (platinum, yang juga sering kali digunakan sebagai simbol penghargaan tertinggi di atas perunggu, perak dan emas).

Kendati Bang Yos sendiri tak bermaksud supaya diberi penghargaan platinum atau digelari menjadi pahlawan pembangunan Jakarta, atau setidaknya menyamai track record Ali Sadikin, namun demikianlah layaknya kepantasan seorang pemimpin yang berjiwa pahlawan yang dibutuhkan setiap bangsa. Pemimpin yang mampu dan berani mengatasi masalah sesuai dengan tuntutan zamannya.

Sementara orientasi politik Sutiyoso belumlah dapat terbaca, khususnya apabila diposisikan menjelang 2009. Maklum masa kepemimpinannya sebagai Gubernur yang menuntutnya harus bertindak netral, itu masih berlangsung hingga 2007. Namun sebagai pemimpin yang berhasil membangun kepercayaan rakyat pastilah namanya akan sangat ‘layak jual’ meraih massa pemilih.

*

Penugasan Militer:
– Operasi PGRS/Paraku (1969) – Operasi Flamboyan, Timtim (1975)
– Operasi Aceh Merdeka (1978)

Karir:
– Asisten Personel Kopassus, 1988
– Asiten Operasi Kopassus, 1990 l Asisten Operasi Kepala Staf Kostrad, 1991
– Wakil Komandan Jenderal Kopassus, 1992
– Komandan Korem 062 Suryakencana, Bogor, 1993
– Kepala Staf Kodam Jaya, Maret 1994
– Pangdam Jaya, April 1996
– Gubernur DKI Jakarta, 1997-2002
– Gubernur DKI Jakarta, 2002-2007

Penugasan Luar Negeri:
– Ke Republik Korea tahun 1982
– Ke Kerajaan Inggris, menjalani on the job training di Airborne, 1987
– Ke Australia 1989
– Ke Amerika Serikat tahun 1991, menjalani latihan loncat terjun payung bersama tentara Amerika di Fortbragg

Organisasi Olahraga:
– Ketua Pelaksana Harian Perbakad l Ketua Umum PB PERBAKIN, 1997 s/d 2001
– Pembina Persija Jakarta, hingga saat ini
– Ketua Umum PB PERBASI, sampai 2004
– Ketua Umum Damai Indah Golf
– Ketua Umum Independent Golf
– Ketua Umum PB PBSI, 2004-2008

Organisasi Pemerintah:
– Ketua Asosiasi Pemerintahan Daerah Seluruh Indonesia

Penghargaan:
– GOM VIII/Dharma Pala
– Seroja
– Kesetiaan VIII Tahun
– Penegak G30S PKI
– Kesetiaan XVI Tahun
– Dwija Sistha
– Kesetiaan XXIV Tahun
– Bintang Kep. Nararya
– Satyalancana Mahaputera Utama
– The Award of Honor of The President of Ukraina
– Manggala Karya Kencana
– Satyalancana Wira Karya
– Penghargaan sebagai Danrem Terbaik se-Indonesia,1994
– Penghargaan sebagai “Gubernur Pembuat Berita Terpopuler Indonesia Tahun 2002”
– Penghargaan “Satu-Satunya Gubernur di Indonesia yang Mengalami Lima Kali Pergantian Presiden”, dari Museum Rekor Indonesia (MURI), tahun 2004
– Gubernur Paling Kreatif, dari Yayasan Pengembangan Kreativitas (YPK), 2005

*

Gubernur Era Lima Presiden

Sutiyoso selain menghadapi perilaku warga seiring dengan pancaroba perubahan iklim sosial politik di tanah air dalam era reformasi, ia sebagai Gubernur DKI Jakarta juga menghadapi perubahan kepemimpinan lima pre-siden berbeda. Mulai dari Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Mbak Mega dan SBY. Sehingga MURI memberi Bang Yos award atas prestasi uniknya itu.
Bagaimana Bang Yos menyesuaikan diri de-ngan kepemimpinan kelima presiden itu? Bagi Bang Yos, ternyata hal itu bukan masalah sulit apalagi menjadi beban. Sebab dia memegang prinsip bahwa seorang pemimpin harus pula siap untuk dipimpin.
Dengan prisnsip de-mikian, dia selalu bisa membina komunikasi secara baik dengan kelima presiden itu. Dia pun tampak tak pernah mengalami konflik batin dengan kepemimpinan kelima presiden itu. Termasuk dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang mantan Kepala Stafnya semasa di Kodam Jaya. Dia menghormatinya sama seperti empat presiden sebelumnya.
Walaupun diakuinya, bekerja untuk lima Presiden berbeda perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Apalagi Jakarta adalah pusat pemerintahan dan kegiatan internasional. Karena Pemerintahan terdiri Presiden, Wakil Presiden, beserta Kabinet, setiap Presiden ganti maka berubah pula Kabinet orang-orang baru lagi. Dan itu penyesuaian baru harus diawali lagi dari mula.
Suka tidak suka, itu menjadi suatu tantangan. “Jadi, saya membangun kereta di bawah tanah mengapa nggak jadi-jadi karena paling tidak ada lima menteri yang berkom-peten dalam masalah ini. Menteri Bappenas, Mente-ri Keuangan, Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hi-dup. Itu, saya approach satu-satu, lalu Wakil Presi-den sampai Presidennya. Sudah mau final rontok, ganti lagi orang baru lagi, saya mulai dari awal lagi, sampai lima kali nggak jadi-jadi,” kata Sutiyoso, yang melihat kelima Presiden atasannya mempunyai ciri masing-masing.
Masing-masing figur dalam pandangan Sutiyoso mempunyai kelebihan dan kekurangan. “Saya sih orangnya positive thinking saja, saya serap yang positif, saya nggak akan persoalkan yang negatifnya.”

*

2007 – sekarang Fauzi Bowo

Fauzi Bowo

Dr.-Ing. Fauzi Bowo (lahir di Jakarta, 10 April; umur 61 tahun) adalah Gubernur Jakarta Periode 2007 – 2012 setelah sebelumnya menjadi Wakil Gubernur Jakarta. Pada pilkada DKI Jakarta 2007, Fauzi Bowo bersama Prijanto sebagai wakilnya mengungguli pasangan Adang

Riwayat hidup

Putra pasangan Djohari Bowo dan Nuraini binti Abdul Manaf ini menamatkan pendidikan tingkat sekolah dasar di SD St. Bellarminus. Kemudian beliau melanjutkan jenjang pendidikan tingkat menengah dan atas di Kolese Kanisius Jakarta. Setelah menamatkan pendidikan SMA, beliau mengambil studi Arsitektur bidang Perencanaan Kota dan Wilayah dari Technische Univeritat Braunschweig Jerman dan tamat 1976 sebagai Diplome-Ingenieur. Program Doktor-Ingenieur dari Universitas Kaiserlautern bidang perencanaan diselesaikannya pada tahun 2000.

Fauzi Bowo memulai karirnya dengan mengajar di Fakultas Teknik UI. Ia bekerja sebagai pegawai negeri sejak tahun 1977. Beberapa posisi yang pernah dijabatnya antara lain adalah sebagai Kepala Biro Protokol dan Hubungan Internasional dan Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

Sebagai birokrat, Fauzi telah menempuh Sepadya (1987), Sespanas (1989), dan Lemhanas KSA VIII (2000). Ia adalah wakil gubernur Jakarta di masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso.

Fauzi Bowo menikah dengan Hj. Sri Hartati pada tanggal 10 April 1974. Hj. Sri Hartati adalah putri dari Sudjono Humardani, kelahiran Semarang, 29 Agustus 1953. Dari pernikahan ini, pasangan Fauzi Bowo dan Sri Hartati dikaruniai 3 orang anak: Humar Ambiya (Tanggal lahir: 20 Juli 1976, Esti Amanda (Tanggal lahir: 5 April 1979) dan Dyah Namira (Tanggal lahir: 1 Februari 1983).

Pemimpin Bijak dan Bersahaja
Dia pemimpin yang bijak dan bersahaja. Wakil Gubernur DKI Jakarta ini didukung Koalisi Rakyat Jakarta yang dimotori Partai Demokrat, PDIP, PPP, Partai Golkar dan beberapa partai dan Ormas lainnya untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta 2008-2003. Arsitektur putra bangsa asli Betawi ini diyakini akan memenangkan Pilkada Gubernur DKI Jakarta, Agustus 2007 untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan kerukunan warga Jakarta yang heterogen.

Saat masih menjabat Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi DKI, putra daerah Betawi ini dijagokan beberapa partai dan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi sebagai salah satu calon gubernur DKI. Namun, dia memilih tetap berpasangan dengan Sutiyoso, dan terpilih sebagai Wakil Gubernur. Diperkirakan, Fauzi Bowo akan menggantikan Sutiyoso melalui Pilkada langsung 2007.

Pada awalnya, mantan dosen Universitas Indonesia (1977-1984), ini sempat didaulat pendukungnya menjadi calon gubernur 2002. Namun, kebersahajaan dan kebijaksanaannya dalam mengikuti proses yang bergulir, akhirnya dia memilih berpasangan dengan Sutiyoso, dicalonkan Fraksi PDI-P dan Golkar. Fraksi PAN dan beberapa partai kecil yang ingin mengajukannya sebagai calon gubernur, tampaknya sempat kecewa.
Doktor Ingenieur dari Fachbereich Architektur/Raum Und Umweltplanung-Baungenieurwesen Universitat Kaiserlautern Republik Federasi Jerman, 2000, ini seorang pekerja keras dan berdisiplin. Banyak bekerja sedikit bicara. Dalam posisi sebagai Sekwilda bahkan sebagai Wakil Gubernur, Fauzi tidak banyak bicara. Dia sangat bersahaja dalam menempatkan diri sesuai dengan posisinya. Pria kelahiran Jakarta, 10 April 1948 ini, lebih memilih berkarya daripada baanyak bicara.

Lahir dan dibesarkan di ibukota Jakarta dari keluarga Betawi yang mapan dan berpendidikan. Sempat masuk Fakultas Teknik Universitas Indonesia 1966/1967, sebelum kemudian melanjutkannya di Technische Universitat Brunschweig, Jerman. Dari universitas ini dia meraih gelar Sarjana Arsitektur, bidang Perencanaan Kota dan Wilayah.

Beberapa tahun kemudian, dia melanjutkan pendidikan arsitekturnya pada Universitat Kaiserlautern, Jerman, dan memperoleh gelar Doktor Ingenieur (Ing) dengan predikat Cum Laude, dengan tesis tentang pola tata ruang kota Jakarta.

Suami dari Hj. Sri Hartati dan ayah dari tiga orang anak, kemudian mendalami pendidikan pemerintahan dan kepemimpinan dengan mengikuti Sespanas (1989) dan Lemhanas (2000).
Putra bangsa asli Betawi ini memiliki hobi membaca dan fotografi. Sejak mahasiswa dia juga sudah aktif dalam berbagai organisasi. Ketika di UI dia salah seorang aktivis KAMI Fakultas Teknik UI (1966/1967). Saat kuliah di Jerman, dia juga aktif dalam organisasi Persatuan Pelajar Indonesia di Jerman Barat.

Selain organisasi kemahasiswaan, dia juga aktif sebagai anggota Dewan Pertimbangan Pemuda KNPI Pusat 1982-1984. Juga aktif di Kosgoro dan Golkar. Bahkan dia sempat menjabat bendahara DPD Golkar DKI selama 10 tahun (1983-1993).

Karirnya di Pemda DKI cukup panjang. Tahun 1979-1982 sudah menjabat Pelaksana tugas Kepala Biro Kepala Daerah DKI. Kemudian menjadi Pejabat sementara (Pjs) Kabiro Kepala Daerah DKI (1982-1986), Pejabat Kabiro Kepala Daerah DKI (1986-1988). Setelah itu dipercaya menjabat Kepala Dinas Pariwisata DKI (1993-98) sebelum diangkat sebagai Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) DKI Jakarta (1998-2002). Terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta (2002-2007) berpasangan dengan Suyiyoso.

Arsitektur

Wagub DKI Fauzi Bowo mengatakan di Balaikota, Jumat (24/12/2004), kawasan Kota Tua yang meliputi sebagian wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara harus ditata menjadi daerah tujuan bukan lagi daerah perlintasan.

Hal itu dikemukakan sejalan dengan pencanangan revitalisasi Kota Tua oleh Perkumpulan Jakarta Oldtown Kotaku, pimpinan Miranda S Goeltom pada 12 Desember 2004. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah arsitek, pemilik bangunan dan pecinta Kota Tua.

“Kita akan review tata ruang pada tahun 2005. Kawasan itu akan dijadikan destinasi atau daerah tujuan. Angkutan dan truk barang nanti diatur (tidak masuk ke kawasan itu),” ujar Fauzi.

Dalam rangka penataan itu, Stasiun Kota akan dijadikan stasiun regional yang hanya melayani daerah Jakarta dan sekitarnya dan tidak lagi menjadi stasiun antar-kota.

Sementara untuk membuka kawasan tersebut lebih menarik yang dikembangkan tidak hanya potensi historis, tetapi juga potensi komersial. Menurutnya, daerah sekitar Kota Tua harus ikut ditata. Kawasan itu punya potensi untuk dikembangkan hingga menjadi potensi baru yang punya nilai komersial tinggi. ►

*

IDEALISME FAUZI BOWO

”Untuk membangun Jakarta, serahkanlah kepada ahlinya dan kepada yang sudah berpengalaman. Jika tidak, kehancuran hanya tinggal menunggu waktunya.”
Kalimat itu diucapkan berulang-ulang dan seakan menjadi salah satu slogan utama dalam masa-masa kampanye calon gubernur Fauzi Bowo.
Di antara keempat calon gubernur dan wakil gubernur yang maju dalam pilkada DKI Jakarta, Fauzi merupakan satu-satunya calon gubernur yang paling berpengalaman di birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia sudah masuk dalam jajaran birokrasi sejak 30 tahun lalu dan tahun depan akan menjadi tahun terakhirnya sebagai pegawai negeri sipil.
Karier Fauzi di birokrasi terhitung cepat. Latar belakang pendidikannya yang tinggi membuat pria campuran Jawa-Betawi ini hampir tidak pernah menjadi staf di suatu instansi. Sejak zaman Gubernur Tjokropranolo sampai Soerjadi Soedirja, Fauzi selalu menjadi kepala biro atau kepala dinas.
Fauzi mengawali pendidikannya di Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Indonesia pada 1966-1967. Karena memperoleh beasiswa, Fauzi melanjutkan studinya di Jurusan Teknik Arsitektur Perencanaan Kota dan Wilayah dari Technische Universitat Braunschweig Republik Federasi Jerman pada 1968 dan lulus pada 1976.
Selama menjadi mahasiswa, Fauzi aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, mulai dari KAMI sampai organisasi pelajar Indonesia di Jerman Barat. Keaktifan itu yang membuat Fauzi matang dalam pengelolaan organisasi dan membangun jaringan.
Pada 1979 atau dua tahun setelah lulus dari Jerman, Fauzi langsung dipercaya sebagai pejabat sementara Kepala Biro Kepala Daerah DKI Jakarta. Kariernya terus meningkat sampai menjadi Sekretaris Daerah pada 1998.
Pada 2002, Fauzi sempat mengajukan diri sebagai gubernur dalam pemilihan gubernur yang masih dilakukan DPRD. Namun, setelah dibujuk beberapa tokoh, Fauzi akhirnya memilih mendampingi Sutiyoso sebagai wakil gubernur dan bukan menjadi pesaingnya.
Oleh rekan dan anak buahnya, Fauzi dikenal sebagai pribadi yang serius. Semua pekerjaan harus dipastikan beres secara detail. Semua itu buah pendidikan sejak kecil sampai dewasa.
Latar belakang
Fauzi Bowo merupakan anak Djohari Bowo bin Adipoetro dari Malang, Jawa Timur, dan Nuraini binti Abdul Manaf yang asli Betawi. Fauzi yang lahir di kalangan masyarakat Betawi mendapat pendidikan agama Islam yang ketat di bawah bimbingan kakeknya, Abdul Manaf, dan beberapa ulama besar Nahdlatul Ulama (NU) saat itu. Ketaatan beribadah dan penguasaan ilmu agama yang unggul membuatnya mudah bergaul di kalangan NU. Fauzi bahkan dipercaya menjadi Ketua Pengurus Wilayah NU Jakarta.
Meskipun berdarah setengah Jawa setengah Betawi, Fauzi lebih banyak mendapat pembelajaran budaya Betawi. Kecintaan terhadap budaya Betawi dan kedekatan dengan berbagai kelompok dan tokoh Betawi membuatnya diangkat menjadi Ketua Badan Musyawarah Betawi.
Untuk pendidikan formal, Fauzi justru mendapat pendidikan formal di sekolah Katolik, SD St Belarminus, sampai SMP-SMA Kanisius. Prestasi akademiknya tergolong sangat baik. Fauzi bahkan dapat berbicara bahasa Belanda dan Inggris dengan fasih.
Keluarga besar Fauzi merupakan keluarga tuan tanah yang kaya. Itulah yang membuat ia bisa bersekolah di sekolah elite dan kuliah ke luar negeri. Kekayaan keluarganya juga sangat mendukung hobinya membaca berbagai buku dan fotografi.
Saat remaja, Fauzi gemar berkeliling sampai ke pelosok Jakarta sehingga mengerti persis perkembangan kawasan sejak masa lalu sampai saat ini. Di sisi lain, Fauzi juga mempunyai kegemaran membaca semua jenis surat kabar dan buku.
Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, Fauzi menyusun berbagai program untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Jakarta. Salah satu programnya yang masih berjalan sampai saat ini adalah program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) yang memadukan partisipasi masyarakat untuk memperbaiki perekonomian mikro.
Pada masa pemerintahan Sutiyoso, Fauzi juga merintis proyek transportasi massal, seperti bus Transjakarta dan mass rapid transit (MRT) atau angkutan massal cepat. Fauzi memang sering menangani proyek infrastruktur berskala besar karena dinilai mampu mengatur perencanaan sampai implementasi proyek raksasa.
Keseriusan Fauzi untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta kali ini ditunjukkan dengan penggalangan massa sejak 2004. Dengan berbagai pendekatan, Fauzi merangkul berbagai elemen massa, baik yang berbasis keagamaan maupun kesukuan.
Berdasarkan data Fauzi Bowo Center, terdapat 20 partai politik yang berhasil digalang untuk mendukung Fauzi. Dukungan juga datang dari 42 organisasi kemasyarakatan dan 47 kelompok masyarakat lainnya.
Fauzi yang sejak kecil dididik ajaran Islam yang ketat, tetapi juga disekolahkan di sekolah Katolik dan mengenyam pendidikan tinggi di Jerman, berhasil menyatukan kelompok yang berbeda aliran politik. Pluralitas tampaknya sudah menjadi jiwa dalam dirinya. ”Saya sangat mudah bergaul dan bekerja sama dengan semua kalangan karena sejak dulu komunitas saya sudah beragam. Keberagaman justru merupakan modal yang kuat untuk percepatan pembangunan,” kata Fauzi.
Rekan-rekannya semasa sekolah dan kuliah di Jerman ataupun di Jakarta dia galang untuk mendukungnya. Untuk memperkuat pengaruhnya dan karena kepercayaan publik, Fauzi juga masuk ke dalam struktur beberapa organisasi, baik sebagai ketua maupun sebagai pengurus lainnya.
Keseriusan Fauzi mencalonkan diri juga ditunjukkan dengan menjual rumah pribadinya senilai sekitar Rp 9 miliar sebagai modal awal kampanye dan penggalangan organisasi pendukung. Paling tidak itulah pengakuannya. ”Saya bukan orang yang terlalu kaya, tetapi juga tidak miskin-miskin amat. Saya dapat menyediakan modal awal kampanye tanpa minta bantuan siapa pun meskipun harus menjual rumah. Namun, untuk selanjutnya, jika ada donasi untuk kampanye, kami akan menerimanya,” kata Fauzi, sebelum masa pilkada dimulai.
Fauzi mengaku meneladani mantan gubernur Ali Sadikin yang sering turun ke tengah masyarakat untuk melihat langsung keadaan dan masalah serta mencari solusi yang paling tepat. Untuk pilkada ini, Ali Sadikin juga mendukung Fauzi sebagai calon gubernur.
Fauzi mempunyai gambaran ideal mengenai kota Jakarta. Ia mempunyai obsesi: mewujudkan Jakarta untuk semua! Sebuah Jakarta tanpa diskriminasi!

* * *

Artikel terkait :

15 Sifat Kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada dalam Kitab Negara Kertagama oleh Mpu Prapanca
Pangeran Wangsakerta Sang Sejarawan
Dalam Kenangan, Abah Ali Sastramidjaja
Gubernur Jendral VOC Abad 17
Gubernur Jendral VOC Abad 18
Gubernur Jendral VOC Abad 19
Gubernur Jendral VOC Abad 20
Ketika Jawa Bertemu Belanda
Kerajaan Kalingga di India
Kerajaan Kalingga di Jawa Timur
Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah
Medang di Bumi Mataram (sebelum Sailendra)
Kerajaan Panjalu & Jenggala
Kerajaan Kediri
Kerajaan Tumapel
Kerajaan Majapahit, Wilwatikta
Kerajaan Demak
Kerajaan Mataram
Musik
Musik Etnik Nusantara
Yoga, Meditation & Therapy Musics

About these ads

4 responses to this post.

  1. Mampir pas Blogwalking gan… sekedar info, klo butuh info rute busway terutama koridor 2, silahkan mampir ke rute busway transjakarta koridor 2

    Reply

  2. Posted by bedjo on December 7, 2011 at 2:57 am

    setahu saya sebelum Bang Ali semuanya walikota jakarta

    Reply

  3. Posted by clara on September 1, 2012 at 12:17 pm

    bagusss bangett blognya !!

    Reply

  4. Posted by jamal on September 3, 2013 at 5:17 pm

    BAGUS NIH SEKALIAN ADA TUGAS COPAS AJA DAH!!!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers

%d bloggers like this: